TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang hingga tahun 2025 ini dalam menunjang operasional kerja dengan menggunakan jasa para tenaga kontrak atau Pegawai tidak tetap (PTT) adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Namun sayang, ditengah adanya kebijakan Pemerintah akan penerapan efisiensi anggaran, DLHK dihadapkan persoalan, dimana pembayaran gaji beberapa tenaga kontraknya terkendala akibat berbenturan dengan aturan kepegawaian dan administrasi.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris DLHK, Masrani saat di wawancarai di Hotel Mercure, jalan Murjani II, Tanjung Redeb, Rabu (22/10/2025) menegaskan bahwa Pemerintah daerah melalui DLHK terus berupaya genjot menyelesaikan persoalan terkait pembayaran gaji tenaga kontrak yang terkendala.
“Keterlambatan pembayaran gaji sebagian tenaga kontrak terjadi karena adanya kendala administrasi, seperti penyelesaian BPJS dan dokumen pendukung lainnya yang belum lengkap. Sebagian besar sudah menerima gaji, namun masih ada beberapa yang tertunda karena berkasnya belum rampung. Ini sedang kita proses,” ungkapnya.
Kemudian tambahnya, anggaran untuk tenaga kontrak sebenarnya telah dialokasikan hingga Desember 2025, namun tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, DLHK bersama dinas lain seperti Dinas Pendidikan (Disdik) diharapkan dapat menerapkan efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan kebutuhan tenaga kerja.
“Kita memang harus berhati-hati dalam pengelolaan anggaran. Kalau mau menambah kontrak, tentu harus dilihat dulu kemampuan APBD. Kami juga mengimbau agar seluruh pihak memperhatikan kelengkapan administrasi sejak awal agar tidak terjadi keterlambatan serupa di kemudian hari,” ujarnya lagi.
Selain itu lanjutnya, ia menyinggung pentingnya pengelolaan fasilitas umum seperti tempat sampah di sejumlah titik agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, DLHK berharap proses administrasi tenaga kontrak dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih baik, efisien, serta mendukung kinerja Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Berau. (NH/Bin)
