TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Berau dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuka lowongan pekerjaan melalui Job Fair. Rendahnya kompetensi sebagian pencari kerja (pencaker) masih menjadi tantangan yang menyebabkan banyak tenaga kerja lokal belum mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
Karena itu, menurut perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Eka Cahyana Adi saat menghadiri Berau Job Fair 2026 di Ballroom SM Tower Hotel and Convention Jl Teuku Umar, Tanjung Redeb baru baru ini, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi mulai diarahkan sebagai solusi jangka panjang.
“Dalam hal ini pemerintah pusat melalui BPVP Samarinda siap memperkuat program pengembangan kompetensi masyarakat Berau melalui berbagai pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Sasaran program tidak hanya pencaker baru, tetapi juga pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan, masyarakat yang harus beralih profesi, hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK),” jelasnya.
Menariknya, program tersebut juga dirancang agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas melalui pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dengan konsep tersebut, kesempatan memperoleh pelatihan dibuka seluas-luasnya tanpa membedakan latar belakang peserta.
“Jadi untuk program, yang ada seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Kami ingin pelatihan ini benar-benar inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan,” tambah Eka Cahyana.
Lanjutnya, para pencaker lulusan SMA maupun sederajat juga akan memiliki peluang mengikuti pelatihan vokasi nasional yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPVP Samarinda. Program tersebut disusun mengikuti kebutuhan pasar kerja sehingga materi yang diberikan selalu disesuaikan dengan perkembangan industri.
“Rencananya, pelaksanaan pelatihan sendiri dibagi dalam dua skema. Pertama, pelatihan yang berlangsung di lingkungan BPVP Samarinda dengan memanfaatkan seluruh fasilitas praktik yang tersedia. Kedua, pelatihan berbasis permintaan yang dapat dilaksanakan di daerah, termasuk Kabupaten Berau,” imbuhnya.
Melalui pola tersebut tambahnya, perusahaan, organisasi masyarakat, komunitas profesi, pelaku UMKM, hingga kelompok wirausaha dapat mengajukan usulan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi masing-masing. Lokasi pelaksanaannya pun fleksibel, mulai dari balai desa, sekolah kejuruan, perguruan tinggi, hingga fasilitas pemerintah daerah yang memenuhi standar pembelajaran.
“Jadi, setiap peserta yang dinyatakan lulus nantinya memperoleh dua bentuk pengakuan. Selain sertifikat pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan, peserta juga berkesempatan memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bukti bahwa keterampilan yang dimiliki telah memenuhi standar nasional,” tutur Eka.
Masih Eka, seluruh usulan pelatihan akan terlebih dahulu dipetakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau. Setelah kebutuhan masyarakat teridentifikasi, pemerintah akan melakukan sosialisasi, pendataan calon peserta, hingga proses seleksi sebelum pelatihan dimulai. Pendekatan tersebut dilakukan agar program yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan sektor usaha di daerah.
“Program yang ada tidak hanya berhenti pada pelatihan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pendampingan setelah peserta menyelesaikan pendidikan vokasi. Para lulusan akan diarahkan mengikuti proses penempatan kerja melalui kegiatan Job Fair maupun layanan digital milik Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Melalui platform Karirhub yang terintegrasi dengan sistem SIAPkerja, peserta akan dibimbing membuat akun berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem tersebut membuka akses terhadap ribuan lowongan pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga peluang kerja tidak terbatas hanya di Kabupaten Berau. Dengan demikian, lulusan pelatihan memiliki kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen di berbagai perusahaan nasional sesuai bidang keahlian yang dimiliki.
“Kami menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Berau, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, hingga media menjadi faktor penting agar program peningkatan kompetensi berjalan efektif. Pendekatan tersebut dikenal sebagai model Pentahelix, yakni sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kualitas tenaga kerja,” ungkapnya lagi.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap persoalan pengangguran tidak hanya diatasi melalui penambahan lowongan pekerjaan, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Dengan kompetensi yang lebih baik serta sertifikasi resmi, masyarakat Berau diharapkan memiliki peluang lebih besar memperoleh pekerjaan layak ataupun membangun usaha secara mandiri. (NH/BIN)
