TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Selasa (9/9/2025) puluhan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas pengemudi aplikasi di Kabupaten Berau tandangi kantor Bupati, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb. Dalam aksi tersebut, para driver menyuarakan berbagai tuntutan terkait sistem kerja dan kebijakan perusahaan aplikasi transportasi online yang dinilai merugikan mitra pengemudi, sebagaimana yang tertulis di spanduk para Ojol bawa dalam unjuk rasa mereka.
Beberapa poin tuntutan utama para Ojol diantaranya “meminta hapus program nego tarif, hapus sistem dobel order, stop penerimaan mitra baru, pengadaan kantor perwakilan di Berau dan hapus fitur jam operasional GoFood.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa keberadaan program nego tarif membuat penghasilan driver semakin menurun, sementara sistem dobel order seringkali membebani mitra karena tidak seimbang dengan biaya operasional di lapangan. Selain itu, penerimaan mitra baru secara terus-menerus dinilai membuat persaingan semakin ketat, sehingga banyak driver lama merasa kesulitan mendapatkan order.
“Kami meminta agar perusahaan mendengarkan suara kami. Selama ini aturan lebih banyak menguntungkan perusahaan, sementara pengemudi yang berada di lapangan semakin tertekan,” ujar salah satu orator aksi.
Para driver ojol berharap agar Pemerintah Kabupaten Berau turut memfasilitasi komunikasi dengan pihak perusahaan aplikasi, sehingga aspirasi mereka dapat tersampaikan dan mendapatkan solusi yang adil.
Setelah mendengarkan aspirasi driver Ojol di halaman Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang dipimpin langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menggelar rapat mediasi multipihak, bertempat di Ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati Berau, Senin (7/9/2025).
Pada kesempatan itu Sekda atas nama Bupati dan Pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi para driver Ojo; terkait program tarif murah dan kebijakan aplikator yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Sekda Berau, Muhammad Said, mengatakan bahwa Pemkab hadir sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang bisa mengintervensi kebijakan internal aplikator. “Aspirasi ini akan difasilitasi melalui surat resmi yang ditandatangani Bupati dan diteruskan ke pihak aplikator maupun kementerian terkait. Pertemuan ini adalah wujud silaturahmi dan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lanjut Sekkab, Said. Pemkab segera menyusun dokumen resmi berisi aspirasi driver untuk disahkan Bupati Berau, kemudian diteruskan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, serta pihak aplikator terkait.
Turut hadir dalam kesempatan ini Asisten I Setkab Berau M. Hendratno, Kepala Badan Kesbangpol Salim, Kepala Diskominfo H. Didi Rahmadi, Kepala Dinas Perhubungan H. Andi Marewangeng, Kasat Intelkam Polres Berau AKP Chandra Buana, Kabag Hukum Setda Sofyan Widodo, Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP Robani, perwakilan aplikator Maxim Arda Yomi, Ketua Garda Berau Didin Haerudin, serta perwakilan komunitas driver ojol.
Dalam kesempatan itu Asisten I, M Hendratno juga menekankan pentingnya menjaga kondusifitas daerah. “Kehadiran rekan-rekan driver ojol adalah suara hati keluarga yang berjuang mencari nafkah. Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Lalu Kadishub Berau, H. Andi Marewangeng, memastikan bahwa seluruh aspirasi driver telah dicatat untuk ditindaklanjuti. Sedangkan Kasat Intelkam Polres Berau, AKP Chandra Buana, menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga suasana tetap aman dan kondusif. “Persoalan ini menyangkut kebijakan perusahaan dan regulasi pusat. Kami berharap rekan-rekan tetap sabar, menjaga keamanan, dan memberi ruang bagi proses mediasi ini,” katanya.
Meski mediasi berlangsung kondusif, perwakilan driver tetap menyampaikan rencana aksi damai pada Selasa (9/9/2025) di depan Kantor Bupati Berau sebagai bentuk penegasan aspirasi yang diperjuangkan. (Nht/DiskominfoIKP-AF)
