TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, transparan, dan berbasis teknologi digital. Oleh sebab itu, Bupati Bumi Batiwakkal, Sri Juniarsih Mas terus menyuarakan pentingnya hidupkan superteam, yakni sinergi antara Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat dalam wujudkan pembangunan Kota Sanggam yang berintegritas dan berkelanjutan.
“Kita pasti sepaham, bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh Pemerintah semata, melainkan melalui kerja sama seluruh elemen daerah. Dalam membangun, tidak ada superman atau superwoman, tetapi kita semua adalah superteam. Karena itu mari terus hidupkan superteam telah terjalin selama ini dalam mewujudkan kemajuan Berau,” tegas Petinggi di Bumi Batiwakkal tersebut dalam kegiatan di Hotel Mercure, jalan Murjani II, Tanjung Redeb, Rabu (22/10/2025).
Pada kegiatan bertajuk “Seminar Membangun Berau Kolaboratif, Akuntabel, dan Taat Hukum” tersebut Bupati juga membahas terkait sinergi positif antara Pemkab Berau dan Kejaksaan Negeri Berau melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang telah berjalan sejak 2023. Program ini berfokus pada pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung serta pemanfaatan aset desa secara akuntabel.
“Langkah pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan. Karena itu, program Jaga Desa menjadi bentuk nyata kolaborasi dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan di tingkat kampung,” jelas beliau lagi.
Sri Juniarsih juga berharap agar kerja sama antara Pemkab Berau dan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dapat terus diperkuat guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai hukum dan bebas dari penyimpangan. “Akuntabilitas adalah kunci agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Orang nomor satu di Berau itu.
Lanjut Bupati, karena salam pelaksanaan pembangunan, prinsip akuntabilitas merupakan fondasi utama. Dimana setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah berharap seluruh jajaran, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, hingga Kepala kampung, mampu menanamkan nilai integritas serta mematuhi peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas, sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan yang di buka langsung oleh Bupati tersebut, ternyata juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Supardi SH beserta jajaran. Pada kesempatan itu Kejati bertandang ke Berau dalam rangka memberikan arahan terkait penguatan akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (NH/BIN)
