Pemerintahan
Beranda / Pemerintahan / LP2KD Diharapkan Menjadi Alat Kontrol Pembangunan di Berau

LP2KD Diharapkan Menjadi Alat Kontrol Pembangunan di Berau

TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Selasa (18/11/2025) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Hadir pada kegiatan yang berlangsung di Ball Room Hotel Palmy Eksklusif, Jl SA Maulana, Tanjung Redeb tersebut Wakil Bupati (Wabup) Bumi Batiwakkal. Gamalis.

Menurut Gamalis yang merupakan Tokoh Politik Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu, melalui LP2KD diharapkan menjadi alat kontrol pembangunan, sehingga penanganan kemiskinan di Berau dapat dilakukan lebih sistematis, berkelanjutan, dan berbasis data yang valid.

Sebab kontrol pembangunan memegang peran krusial dalam pengentasan kemiskinan dengan memastikan program dan kebijakan pembangunan berjalan sesuai rencana, mencapai target yang ditetapkan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin. Tanpa kontrol yang efektif, sumber daya bisa disalahgunakan, program menjadi tidak efisien, dan tujuan pengentasan kemiskinan sulit tercapai.

“Perlu kami tegaskan, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah daerah. Sehingga melalui penyusunan LP2KD menjadi instrumen evaluasi penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Kota Sanggam,” ungkap beliau.

Lanjut Gamalis, dirinya juga menegaskan komitmen Pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Penyaluran Baznas Tepat Sasaran, Diharapkan Mampu Tekan Stunting

Melalui penyampaian laporan ini, Pemkab Berau memaparkan keseriusannya dalam menciptakan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

“Oleh sebab itu, supaya hasilnya maksimal perlu sinergi antar Aparat, mulai dari Pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga pihak pendukung lainnya, agar data dan program penanggulangan kemiskinan dapat disusun secara akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dokumen ini harus menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan. Kita ingin setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat miskin,” ujarnya sekaligus mengakhiri paparannya.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Bapelitbang Berau Endah Ernany Triariani Tim Tenaga Ahli dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK)/UGM Yogyakarta, selaku tenaga ahli dalam penyusunan dokumen LP2KD, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Berau serta puluhan tamu undangan lainnya. (NH/Bin)