ANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Reses I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2026 sedang berlangsung. Melalui kegiatan tersebut para Wakil Rakyat menjaring aspirasi warga untuk di perjuangkan.
Bagaimana peluang realisasi aspirasi yang mencuat, di tengah kondisi keuangan daerah sedang merosot sekarang ini? menurut Ketua lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal, Dedy Okto Nooryanto saat berjumpa di halaman kantor Camat Gunung Tabur, Kamis (12/2/2026) menjawab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memang sedang mengalami fenomena luar biasa. Namun, usulan warga yang sifatnya urgen harus masuk ke rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk direalisasikan.
“Jadi, keuangan daerah yang anjlok sekarang pasti berdampak terhadap percepatan merealisasikan satu persatu aspirasi warga. Akan tetapi untuk semua aspirasi telah kami jaring melalui reses akan DPRD sampaikan semua kepada Pemerintah daerah (Pemda) melalui OPD terkait. Karena prinsip kami selaku Wakil Rakyat, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti di forum, tapi harus masuk ke rencana program OPD agar bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Kondisi ini tambahnya belum pernah terjadi pada tahun tahun sebelumnya, dimana anggaran daerah mengalami penurunan sangat signifikan sehingga Pemda bersama DPRD harus sangat berhati hati dalam merealisasikan berbagai program.
“Namun eksekutif juga legeslatif terus berupaya mewujudkan aspirasi warga yang urgen tetap menjadi prioritas kami untuk diterjemahkan ke dalam program nyata sesegera mungkin,” ujar Petinggi di DPRD Kota Sanggam tersebut.
Serap aspirasi melalui kegiatan reses, lanjut Dedy Okto setiap tahun ada tiga kali, untuk yang reses perdana tahun ini telah memasuki masanya saat ini. Mengenai hasil reses dirinya secara garis besar sama dengan akhir tahun 2025 lalu.
“Intinya, masyarakat perkotaan mengharapkan ada pembenahan infrastruktur lingkungan, terutama persoalan drainase yang belum optimal sehingga sering memicu genangan saat hujan lebat. Hal lainnya yang diharapkan warga peningkatan layanan dasar, hingga usulan penguatan program pemberdayaan masyarakat,” jawabnya sekaligus mengakhiri. (Advetorial/NH/Bin)
