Khususnya Yang Bergerak di Sektor Pertambangan dan Kelapa Sawit
TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Menurut Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sumadi, celah bisa memandirikan perkampungan salah satunya adalah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Khususnya dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, dapat diarahkan secara langsung ke kampung-kampung.
“Harapan kami, CSR benar-benar menjadi alat untuk membangun kemandirian kampung. Jadi ketika aktivitas tambang menurun, masyarakat sudah memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan,” jelasnya dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Taluk Bayur, baru baru ini..
“Langkah tersebut apabila terealisasi peranannya sangat penting. Kenapa demikian, karena untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi masa pascatambang,” papar Sumadi lagi.
Tambahnya, pola penyaluran CSR selama ini masih perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah. Oleh sebab itu, dirinya menekankan bahwa CSR seharusnya tidak bersifat seremonial, melainkan dirancang sebagai program jangka panjang yang mampu memberikan dampak ekonomi nyata.
“Jadi hendaknya CSR itu jangan hanya habis dalam kegiatan sesaat. Kita harus mulai berpikir bagaimana CSR ini bisa menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat kampung, terutama yang masuk dalam lingkar tambang dan Perkebunan sawit,” ujar Sumadi.
Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memiliki visi yang sama. DPRD, Pemerintah kecamatan, kepala kampung, hingga pihak perusahaan diminta untuk tidak hanya berpikir satu atau dua tahun ke depan, tetapi merancang program yang berkelanjutan bagi generasi selanjutnya.
“Kalau kita hanya berpikir jangka pendek, satu tahun atau dua tahun, maka setelah tambang selesai, masyarakat akan kembali kesulitan. Karena itu, semua pihak harus mulai berpikir jangka panjang,” tegasnya lagi.
Sumadi mengungkapkan bahwa Bumi Batiwakkal memiliki sekitar 100 kampung yang berpotensi dikembangkan secara mandiri melalui program CSR. Setiap kampung, menurutnya, idealnya memiliki kebun produktif dengan luas minimal 10 hingga 20 hektare yang dikelola secara bersama. “Kalau mampu di terapkan hal itu bisa menjadi sumber ekonomi tetap bagi masyarakat,” jelas Sumadi.
Beliau juga menambahkan, pendanaan pengembangan kebun tersebut tidak hanya bersumber dari CSR perusahaan, tetapi juga dapat dikolaborasikan dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan pola kolaborasi ini, beban pendanaan tidak hanya bertumpu pada satu pihak.
“Kalau CSR digabung dengan dukungan BAZNAS, hasilnya akan lebih besar. Selain meningkatkan ekonomi kampung, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat,” katanya.
Menurut Sumadi, pengembangan kebun kampung tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Bahkan, jika dikelola secara optimal, ribuan tenaga kerja lokal dapat terserap sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
“Bayangkan kalau setiap kampung bisa menyerap tenaga kerja, dalam hitungan sederhana saja kita sudah bisa menyerap ribuan orang. Ini solusi jangka panjang yang harus kita siapkan dari sekarang,” ungkapnya.
Ia optimistis, dengan perencanaan yang matang dan komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, dan perusahaan, program CSR dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi kampung. Hal ini sekaligus menjadi langkah antisipatif menghadapi potensi berkurangnya aktivitas pertambangan di masa mendatang.(Advetorial/NH)
