TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Kabupaten Berau memiliki asset kebudayaan yang tinggi, salah satunya yakni Keraton Sambaliung dan Gunung Tabur. Hanya saja, pihak keraton sering mengeluhkan minimnya anggaran operasionalnya.
Hal ini diapresiasi oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Subroto. Beliau setuju jika anggaran keraton diutamakan, sebab hal itu bukan terkait besar kecilnya angka, namun bentuk penghormatan terhadap nilai sejarah dan budaya lokal dari Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Kesultanan.
Subroto mengungkapkan bahwa pihak Kesultanan sering menyampaikan keluhan kepada dirinya terkait keterbatasan dana operasional, khususnya dalam menjalankan peran adat dan budaya.
“Bukan hanya acara didalam daerah, kesultanan inikan juga sering diundang oleh kegiatan pemerintahan diluar daerah, bahkan sampai pusat. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan anggaran, sehingga posisi strategis Kesultanan sebagai simbol adat dan identitas budaya masyarakat Berau menjadi seakan kurang diperhatikan oleh Pemda,“ terang Subroto saat kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu.
Menyikapi hal itu, Subroto menegaskan perlunya perhatian khusus Pemerintah daerah dalam mangalokasikan dukungan anggaran operasional bagi Kesultanan yang selama ini dinilai belum terakomodir secara memadai.
“Kita ini kaya dengan adat istiadat, hampir setiap kabupaten memiliki kekhasan adat, dan Berau tentu tidak terlepas dari peran Kesultanan. Oleh karena itulah kami selaku legislative sangat mendukung pemenuhan usulan Kesultanan untuk diberi porsi anggaran yang memadai,” ujar Subroto.
Subroto tidak ingin, jika keterbatasan alokasi dana operasional Kesultanan berpotensi melemahkan fungsi kelembagaan adat di Berau. Oleh karena itu, ia secara tegas meminta agar pada tahun anggaran mendatang, Pemerintah daerah menjadikan dukungan anggaran untuk Kesultanan sebagai skala prioritas.
“Jangan sampai setiap tahun masih ada usulan yang sama dari Kesultanan terkait dana operasional. Kita harus sama sama mempertimbangkan keluhan ini, sebab Ini juga merupakan prioritas, bukan hanya wacana tahunan,” katanya lagi.
Sementara itu tanggapan Bupati Bumi Batiwakkal, Sri Juniarsih Mas hal dana operasional Kesultanan menuturkan, kenapa tahun ini sangat minim, akibat adanya keterbatasan APBD sehingga turut berdampak pada dukungan Pemerintah daerah terhadap Kesultanan.
Meski demikian, Petinggi di Berau itu menegaskan bahwa Pemkab Berau tetap berupaya memfasilitasi Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung, meskipun ruang fiskal dan regulasi sangat terbatas.
“Kami bukan tidak peduli, tapi ada aturan harus kami patuhi. Lalu, akibat keterbatasan anggaran kami juga harus berhati hati dan super ikat pinggang guna meratakan program di realisasikan demi kebaikan bersama,” ujar beliau. (Advetorial/NH)
