TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Keterbatasan anggaran daerah berpotensi menghambat pembangunan fisik di sejumlah kampung di Kabupaten Berau. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa operasional pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah terbatasnya alokasi transfer daerah.
Hal itu dirinya sampaikan saat diwawancarai di kantor DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Sei Bedungun, Tanjung Redeb, Rabu (14/10/2026).
“Dalam penyesuaian anggaran, harus tetap memperhatikan ketentuan alokasi minimal 10 persen sesuai kewajiban yang berlaku. Jika kemampuan keuangan daerah belum mencukupi seluruh kebutuhan, pembiayaan akan difokuskan pada kebutuhan mendasar, seperti insentif, operasional kantor kampung, dan santunan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ungkapnya.
Sementara itu, kegiatan pembangunan fisik berpotensi ditunda atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Meski demikian, alokasi untuk rukun tetangga (RT) dan program pemberdayaan masyarakat tetap diupayakan tersedia sehingga aktivitas masyarakat tidak sepenuhnya terhenti.
Terkait besaran anggaran yang diterima setiap kampung, Tenteram menyebut pihaknya masih menunggu perincian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain Alokasi Dana Kampung (ADK), perhitungan juga berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang rinciannya belum diumumkan oleh instansi terkait.
“Kami berharap pemerintah kampung dapat menyusun skala prioritas setelah besaran anggaran ditetapkan. Dengan begitu, keterbatasan fiskal tidak sampai mengganggu pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, meskipun pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” papar Tenteram Rahayu menjawab pertanyaan. (NH/Bintang)
