TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Arman Nofriansyah, menegaskan komitmen lembaganya untuk segera memanggil sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal guna membahas secara khusus arah dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan di Kecamatan Gunung Tabur beberapa waktu lalu.
“Sepengetahuan saya sedikitnya ada dua perusahaan besar di wilayah kecamatan tersebut, termasuk perusahaan yang memiliki aset binaan di kawasan itu. Namun, kontribusi nyata melalui program CSR masih perlu dievaluasi dan diarahkan agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa dalam situasi perekonomian daerah yang tengah menghadapi tekanan, dukungan sektor swasta menjadi sangat krusial. Keberadaan fasilitas seperti PLTU maupun aktivitas pertambangan dan industri lainnya dinilai harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang terukur dan berdampak langsung.
“Dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, kami menilai perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau perlu lebih optimal dalam menyalurkan CSR-nya. Arahnya harus jelas dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Arman menjelaskan, DPRD telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD serta Ketua Komisi terkait untuk segera menjadwalkan pemanggilan perusahaan-perusahaan tersebut. Agenda tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai perencanaan, alokasi, serta realisasi CSR yang telah dan akan dijalankan.
Langkah ini, lanjutnya, bukan sekadar formalitas pengawasan, tetapi bagian dari fungsi kontrol legsilatif agar dana CSR tidak berjalan tanpa arah strategis. DPRD ingin memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah, seperti penguatan UMKM, perbaikan infrastruktur dasar, pemberdayaan tenaga kerja lokal, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Konflik yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap kontribusi perusahaan dan realisasi program CSR yang dinilai belum sepenuhnya transparan maupun terkoordinasi dengan Pemerintah daerah. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah, masyarakat berharap sektor swasta turut mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
“Kami sudah berunding dengan pimpinan DPRD dan komisi. Insya Allah dalam waktu dekat perusahaan-perusahaan itu akan kami panggil untuk membicarakan secara serius CSR mereka arahnya ke mana,” ujar Arman lagi.
Masih Dewan satu satunya asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan, DPRD tidak bermaksud mempersulit investasi, namun ingin memastikan bahwa keberadaan perusahaan di Kota Sanggam, Berau memberikan dampak sosial dan ekonomi yang seimbang bagi masyarakat sekitar.
“Melalui langkah pemanggilan ini, Legislatif berharap tercipta sinergi yang lebih konkret antara Pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta, sehingga program CSR tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah kita tercinta ini,” papar Arman mengakhiri. (Advetorial/NH/Bin)
