Tanjung Redeb, Swaraberau.com – Wakil Ketua I DPRD Berau, Sumadi, menegaskan pentingnya sinergi antara PLN dan PT Berau Coal dalam menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mendukung keberlangsungan ketahanan listrik di Bumi Batiwakkal. Hal ini disampaikannya usai pembahasan mengenai kelanjutan kerja sama penyediaan energi dan harga batu bara yang berpengaruh langsung terhadap biaya produksi listrik di daerah.
Sumadi menjelaskan, pihak terkait telah bekerja maksimal dalam melakukan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan koordinasi dan lobi dengan pihak PLN maupun PT Berau Coal. Lobi tersebut dilakukan dengan tujuan agar PLN dapat menyesuaikan harga beli listrik yang lebih rasional, sementara PT Berau Coal diharapkan dapat menurunkan harga jual batu bara.
“Upaya ini penting agar kedua pihak sama-sama bisa menyesuaikan, karena ujungnya untuk kepentingan masyarakat Berau yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan terjangkau,” ungkap Sumadi.
Menurutnya, kondisi saat ini cukup menantang karena kebijakan subsidi batu bara dari pemerintah sudah tidak lagi diberlakukan. Dengan demikian, perlu langkah kolaboratif agar keseimbangan antara biaya produksi listrik dan harga jual batu bara dapat dicapai.
“Kita tahu sendiri, biaya produksi listrik itu bisa mencapai sekitar Rp1.800 per kWh, sementara PLN masih membeli di bawah angka itu, sekitar Rp1.200. Kalau situasi seperti ini terus berlangsung, tentu akan memengaruhi kemampuan IPB dalam memenuhi target penyediaan listrik,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, Sumadi juga menyinggung mengenai harga batu bara yang digunakan di wilayah Gurimbang yang saat ini berkisar $28 per kubik. Namun, pihaknya berharap angka tersebut masih bisa ditekan lebih rendah mengingat masih ada beban tambahan berupa biaya pengangkutan dari lokasi tambang ke pembangkit.
“Harapannya, PLN dan PT Berau Coal bisa dipertemukan untuk membicarakan skema yang win-win solution. PLN bisa menaikkan harga belinya, sementara Berau Coal bisa sedikit menyesuaikan harga jualnya, sehingga kebutuhan IPB tetap terlayani dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sektor listrik saat ini masih sangat bergantung pada PLTU. Oleh sebab itu, efisiensi biaya energi menjadi faktor kunci agar ketahanan listrik di Berau tetap terjaga, sekaligus mendukung program kemandirian energi di tingkat daerah.
“Kalau harga jual dan biaya produksi bisa seimbang, maka IPB juga bisa bekerja lebih maksimal. Dampaknya bukan hanya untuk industri, tapi juga langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sumadi turut memberikan catatan penting bagi konsorsium IPB agar lebih aktif berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, komposisi kepemilikan dalam konsorsium IPB terdiri dari 48 persen milik daerah, sekitar 40 hingga 50 persen milik pihak IP, dan sisanya sekitar 4 persen dimiliki oleh PT Jasin.
“Karena sebagian besar sahamnya adalah milik daerah, maka sudah seharusnya pemerintah berperan lebih aktif untuk memastikan agar harga listrik bisa disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang realistis,” tandasnya.
Melalui sinergi yang baik antara semua pihak, DPRD Berau berharap langkah-langkah yang dilakukan dapat memperkuat ketahanan energi di Kabupaten Berau sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan industri, pemerintah, dan masyarakat.
“Ini bukan hanya persoalan harga, tetapi soal keberlanjutan layanan energi bagi masyarakat luas. DPRD akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Sumadi.,
