TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Wilayah Kabupaten Berau beberapa hari terakhir selalu di guyur hujan cukup lebat. Hal itu menyebabkan beberapa ruas jalan protokol di perkotaan, termasuk badan jalan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb di selimuti air sehingga tidak terlihat lagi badan jalan tersebut.
Kondisi itu menurut Wakil Ketua II DPRD Bumi Batiwakkal, Sumadi, tidak akan bisa dihindari. Karena persoalan banjir, lekat hubungannya dengan sedimentasi drainase. Oleh sebab itu, legeslatif mengusulkan perubahan struktur parit sebagai langkah preventif untuk mencegah tampungan air berlebih di wilayah perkotaan.
“Karakteristik tanah di Berau cukup keras dan menyulitkan proses normalisasi drainase. Sehingga sedimen yang mengendap di dalam parit kerap sulit disedot menggunakan alat berat atau alat penyedot lumpur. Itu menyebabkan penanganannya menjadi tidak maksimal. Jadi, kalau sedimen sudah masuk parit dan mengeras, alat pun sulit mengangkatnya. Kalau kita biarkan, tidak sampai 10 tahun drainase telah di perbaharui saat ini pasti penuh juga,” kata Sumadi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan serius di masa mendatang. Jika sedimentasi dibiarkan, posisi endapan tanah bisa lebih tinggi dari permukaan jalan. Akibatnya, aliran air tidak lagi mengalir ke parit, melainkan meluap ke badan jalan dan menjadikannya seperti sungai saat hujan deras.
Sebagai solusi, Sumadi mengusulkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mempertimbangkan pembangunan lubang komunal atau titik akses manual setiap 20 meter di sepanjang drainase. Titik tersebut memungkinkan pekerja masuk secara langsung untuk menggali dan mengangkat sedimen yang tidak bisa dijangkau alat berat.
“Jadi, per 20 meter ada lubang komunal. Orang bisa masuk menggali, kemudian tanahnya diangkat ke truk dan dibuang ke lokasi yang tidak mengganggu,” jelas Wakil Rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dirinya menilai langkah tersebut sebagai upaya teknis jangka panjang yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penyedotan sesekali. Selain itu, tanah hasil galian dapat dimanfaatkan untuk menutup bekas lubang tambang kecil atau titik rendah di pinggir jalan yang tidak produktif, sehingga memiliki nilai guna tambahan.
Sumadi juga mengakui bahwa desain drainase yang ada saat ini dari sisi estetika sudah cukup baik. Namun menurutnya, aspek keindahan tidak boleh mengesampingkan fungsi utama sebagai pengendali banjir. Ia menekankan perlunya kajian teknis mendalam agar struktur parit tidak hanya indah dipandang, tetapi juga mudah dirawat dan berkelanjutan.
“Keindahan memang ada, tapi untuk penanganan banjir belum optimal. Ini yang harus kita waspadai. Saya minta, usulan untuk melakukan perubahan pada struktur drainase atau parit masuk dalam kajian teknis DPUPR untuk perencanaan pembangunan berikutnya. Karena pencegahan banjir tidak cukup hanya dengan memperlebar parit, tetapi juga memastikan sistem perawatan jangka panjang dapat berjalan efektif,” imbuhnya lagi.
DPRD lanjutnya, akan mendorong koordinasi lintas sektor agar perencanaan drainase ke depan lebih adaptif terhadap kondisi tanah dan risiko sedimentasi. Beliau berharap perubahan struktur tersebut dapat menjadi solusi konkret agar kawasan perkotaan, juga drainase wilayah di Gunung Tabur dan sekitarnya, apabila di terapkan hal tersebut, ke depan tidak berubah menjadi “sungai dadakan” saat musim hujan tiba. (Advetorial/NH/Bin)
