TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Kondisi drainase di kawasan perkotaan yang masih menyisakan dampak buruk dan menghantui warga dengan meluapnya banjir setiap musim penghujan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau melontarkan kritikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Apalagi setiap musim hujan, jalan Jend. Gatot Subroto didepan gedung DPRD selalu tergenang banjir luapan dari drainase.
Selama ini, saluran drainase yang sudah terbangun kurang memperhatikan elevasi, sehingga aliran drainase meluap dipertengahan sebelum sampai ke ujung drainase primer menuju sungai. Permasalahan kedua, endapan tanah yang mengalir ke drainase semakin banyak, sehingga menyumbat aliran air.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto baru baru ini. Menurutnya banjir yang meluap ke jalan dan pemukiman selalu menjadi momok warga. Oleh sebab itu, Dedy minta agar DPUPR merancang kembali solusi dari sumbat dan tidak lancarnya aliran air dalam drainase sekunder tersebut.
“Selama ini pembangunan lebih banyak difokuskan pada saluran sekunder, sementara saluran primer yang berfungsi mengalirkan air langsung ke sungai utama justru belum optimal. Jangan hanya sekunder yang dibangun, tapi primer yang langsung membuang ke sungai besar itu tidak menjadi prioritas,” ujarnya.
Politikus dari pastai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut mencontohkan kondisi di wilayah Bedungun dan Kedaung yang kerap terdampak banjir saat hujan deras. Menurutnya, tidak adanya jalur primer yang lurus dan memadai membuat aliran air berbelok-belok sehingga tidak efektif mengalir ke sungai. Akibatnya, air meluap ke permukiman warga.
“Ini bentuk perencanaan yang masih belum matang, sehingga saat drainase tersebut bisa memebrikan solusi banjir saat musim hujan, justru malah meluap kepemukiman warga,“ imbuhnya.
Dedy juga menyoroti persoalan sedimentasi yang dinilai menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air. Ia meminta agar PU tidak menunda pekerjaan normalisasi saluran dengan alasan kondisi tanah yang mengeras. Menurutnya, sedimentasi tetap bisa ditangani secara bertahap dengan metode teknis yang tepat.
Pentingnya respons cepat dari dinas terkait setiap kali terjadi banjir akan memberikan cara penanganan yang efektif. “Jangan hanya bereaksi setelah isu tersebut ramai di media, setiap ada banjir, harus langsung dilihat apa masalahnya di lapangan. Jangan sampai masyarakat terus mengeluh karena persoalan yang sebenarnya bisa dibenahi,” ujarnya. (Advetorial/NH).
