TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kecamatan Sambaliung beberapa waktu lalu masih menjadi cerminan bahwa pembangunan kampung tidak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga komitmen dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar ketimpangan infrastruktur tidak terus terjadi di perkampungan.
Dalam pemaparan para Kepala Kampung di Musrenbang Kecamatan Sambaliung tersebut secara terbuka mereka menyampaikan keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur dasar yang masih belum optimal dan merata diseluruh kampung.
Keluhan tersebut ditanggapi oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sakirman. Menurutnya sekitar 80 persen usulan yang dipaparkan kampung dominan tentang jalan poros dan infrastruktur dasar, yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Jika beberapa kampung menyerukan poin yang sama, artinya memang sedang ada masalah mendasar yang harus kita benahi bersama,” tegas Sakirman.
Beliau mendorong agar tim teknis organisasi perangkat daerah segera turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas usulan Masyarakat melalui kepala kampung tersebut. jika hasil evaluasi dilapangan memang sama dan keluhan, artinya masalah itu memang sangat diperlukan Masyarakat.
“Apapun yang disampaikan oleh warga melalui kepalanya menjadi tanggung jawab kita bersama, sebab mereka yang membawa aspirasi warganya juga akan bertanggungjawab kepada masyarakatnya,” imbuh politokus asal PKS tersebut.
Bagaimanapun dan apapun keluhan Masyarakat, Sakirman mengajak Pemkab Berau melalui OPD terkait yang menangani dan terkait langsung dengan usulan prioritas tersebut untuk serius menanganinya. Hal itu dimaksudkan agar keluhan dari infrastrukktur dasar tersebut tidak terus berulang dan dikeluhkan Masyarakat.
“Jangan sampai keluhan kebutuhan infrastruktur dasar ini dianggap remeh dan kurang direspon, apalagi terkait jalan poros, air bersih, fasilitas pendidikan dan Kesehatan. Kita juga tidak ingin jika lemahnya koordinasi proyek pemerintah daerah dengan kampung menjadi penyebab kurang maksimalnya realisasi dilapangan, “pungkasnya. (Advetorial/NH)
