TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Wacana pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah umur, menurut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Subroto dalam wawancara di kantor beliau jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb beberapa waktu lalu menuturkan, hal itu sangat positif guna selamatkan generasi penerus bangsa umumnya dan daerah khususnya.
“Meningkatnya aktivitas anak-anak di platform digital yang dinilai belum sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka,sangat mebhayakan. Sebab, media sosial (medsos) saat ini kerap digunakan anak-anak untuk memposting atau membuat konten yang tidak semestinya,” kata beliau.
Karena itu tambahnya, penggunaan platform digital tanpa pengawasan harus ada pembatasa, agar tidak mengganggu fokus belajar serta perkembangan mental anak.
“Sekarang banyak anak-anak yang belum waktunya memposting atau membuat konten. Kami melihat itu belum sesuai. Lebih baik mereka fokus belajar dulu, tidak perlu main HP setiap hari karena ada hal yang jauh lebih penting yakni belajar,” ujar Subroto.
Masih papar Dewan asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu, kebijakan pembatasan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan penuh dari para orang tua. Ia menilai bahwa program apapun yang dicanangkan pemerintah tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan keluarga sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan anak-anak setiap hari.
“Harapan kami, orang tua ikut mendukung. Jangan hanya pemerintah yang terus mengimbau. Kalau orang tua sepakat tidak memberi akses HP pada anaknya, persoalan selesai. Tapi kalau pemerintah menggerakkan, sementara orang tua tidak mendukung, itu akan sulit,” paparnya.
Fokus utama yang ditekankan Subroto adalah perlindungan anak. Ia menilai pembatasan akses bukan sekadar larangan, tetapi langkah preventif untuk menghindari paparan konten yang tidak sesuai usia, potensi kecanduan gawai, serta risiko sosial dan psikologis lainnya.
Pembatasan akses medsos bagi anak di bawah umur saat ini menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan perangkat digital. Konflik utama terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan edukasi dan ancaman distraksi digital yang makin masif. Sementara pemerintah mencoba merumuskan strategi, efektivitas program sangat bergantung pada komitmen bersama antara negara, orang tua, dan lingkungan sosial.
“Kami melihat dalam hal medsos ini, dukungan kolektif menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Saya berharap wacana pembatasan tidak berhenti pada tingkat imbauan, tetapi benar-benar dipraktikkan oleh keluarga demi masa depan anak-anak Bumi Batiwakkal. Saya kira ini bagus. Yang penting semua pihak mendukung agar program berjalan dengan baik,” tutupnya. (ADV/NH/BIN)
