TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Melakukan efisiensi anggaran terhadap berbagai program termasuk pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mendapat dukungan DPRD Kabupaten Berau. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Sebab pada hari Sabtu dan Minggu, ketika aktivitas sekolah tidak berjalan, maka Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tidak perlu dilaksanakan karena tidak memberikan manfaat yang maksimal.
“Kalau hari libur anak-anak tidak sekolah, untuk apa disediakan. Ini bagian dari efisiensi anggaran,” ungkap Anggota DPRD Berau, Thamrin yang juga merupakan Wakil Rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dalam perbincangan baru baru ini di kantornya, jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb. .
Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah, terutama jika anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih prioritas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kalau ada penghematan, lebih baik dikembalikan ke daerah untuk meningkatkan pembangunan, seperti perbaikan jalan, infrastruktur, dan sektor lain yang lebih dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian lanjutnya, sehingga pengelolaan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata. “Misal, masih banyak jalan yang rusak dan infrastruktur yang perlu dibenahi. Ini yang harus menjadi prioritas Pemerintah daerah,” imbuhnya lagi.
Namun demikian, ia juga memberikan catatan penting terkait penerima manfaat program SPPG agar benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat. “Yang perlu dievaluasi adalah penerimanya. Jangan sampai yang mampu justru ikut menerima, sementara yang membutuhkan belum tersentuh,” katanya.
Ia menegaskan bahwa program bantuan pemerintah harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. “Program ini harus tepat sasaran, agar benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan justru yang sudah mampu,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPG, baik dari sisi efektivitas, manfaat, maupun pengawasan di lapangan. “Program ini harus dievaluasi secara berkala, agar kita tahu apakah benar-benar memberikan manfaat atau tidak,” tutur Thamrin.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara tepat dan optimal. “Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi memastikan anggaran digunakan secara tepat dan tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Thamrin berharap kebijakan efisiensi ini dapat diikuti dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik serta perencanaan yang matang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. “Efisiensi itu penting, tapi harus diikuti dengan pengelolaan yang tepat dan perencanaan yang matang, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (ADV/NH/AZS)
