TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan urgensi peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah terpencil, termasuk obje objek wisata bahari. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor DPRD Berau, jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini dalam sesi wawancara terkait tumbuhnya UMKM lokal yang kesulitan berkembang akibat keterbatasan akses digital.
Dedy menjelaskan bahwa arus ekonomi modern sangat terkait dengan kemampuan pelaku usaha mengakses informasi dan pasar secara cepat. Namun hingga kini, sejumlah daerah pesisir dan destinasi wisata Bahari di Bumi Batiwakkal masih menghadapi jaringan telekomunikasi yang tidak stabil, sehingga pelaku UMKM kesulitan memperluas jangkauan penjualan mereka.
“Kita tidak bisa berharap UMKM berkembang jika jaringan mereka saja sering putus. Pedagang kecil dan pelaku usaha di pulau-pulau wisata butuh akses digital yang setara dengan wilayah perkotaan,” katanya.
Lanjut Dedy, menekankan bahwa peningkatan kualitas jaringan bukan hanya diperuntukkan bagi wisatawan yang berkunjung, tetapi juga sangat penting bagi masyarakat setempat, termasuk para nelayan. Ia menyebut bahwa banyak nelayan yang kini mengandalkan platform digital untuk menjual hasil tangkapan, namun terhambat oleh sinyal yang lemah.
“Jika koneksi kuat, nelayan bisa langsung menawarkan hasil tangkapannya secara online tanpa harus menunggu perantara. Itu akan mempercepat perputaran ekonomi mereka,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Dedy menyebut bahwa pembangunan infrastruktur jaringan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menambah kapasitas jaringan digital tetapi juga menghadirkan infrastruktur fisik yang memadai untuk jangka panjang. Menurutnya, konektivitas yang stabil akan mendukung keberlanjutan destinasi wisata di Berau sekaligus mendorong UMKM agar mampu bersaing.
“Destinasi kita sudah berkembang pesat, tinggal bagaimana akses komunikasinya bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk perkampungan kecil yang menjadi bagian dari jalur wisata,” tegasnya.
Kondisi ketimpangan digital ini, lanjut Dedy, berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. UMKM yang berada di pulau wisata atau desa terpencil terpaksa mengandalkan sistem manual karena tidak mampu menjalankan transaksi daring dengan lancar. Dampaknya, mereka tertinggal dalam persaingan pasar dan sulit mendorong produktivitas usaha.
DPRD, menurut Dedy, akan mendorong Pemerintah daerah serta penyedia layanan telekomunikasi untuk melakukan pemetaan ulang kebutuhan jaringan di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan. Ia berencana mengusulkan agenda khusus bersama dinas terkait untuk menilai investasi infrastruktur komunikasi yang paling dibutuhkan.
“Kita perlu data akurat mana area yang sinyalnya blank, mana yang butuh tower tambahan, dan apa saja yang menghambat. Semua harus dipetakan agar peningkatan jaringan tidak lagi setengah-setengah,” imbuh Wakil Rakyat dari Partai Nasional demokrat (NasDem) itu.
Masih Dedy, ia berharap percepatan pembangunan jaringan ini dapat menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau wisata. Dengan konektivitas yang lebih baik, ia yakin pelaku UMKM maupun masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dapat lebih mandiri secara ekonomi.
“Ini bukan soal kenyamanan saja, tetapi kebutuhan dasar agar masyarakat bisa maju. Jaringan yang kuat adalah fondasi agar UMKM bisa hidup di era digital. Kita ingin Pemerintah daerah melalui Instansi teknisnya bergerak cepat dan konkret,” imbuhnya. (ADV/NH/BIN)
