TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperketat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan dengan melakukan tes urine terhadap aparatur kampung di tiga kecamatan wilayah pesisir. Sebanyak 179 aparatur mengikuti pemeriksaan tersebut di Kantor Kecamatan Talisayan, Senin (10/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Berau itu melibatkan aparatur kampung dari Kecamatan Tabalar, Biatan dan Talisayan. Rinciannya, 44 peserta berasal dari Tabalar, 63 orang dari Biatan dan 44 aparatur dari Talisayan. Tes urine tersebut menjadi bagian dari program pembentukan Kampung Bersih dari Narkoba (Bersinar) sekaligus mendukung agenda Pemkab Berau dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang aman, sehat dan memiliki daya saing.
Wakil Bupati Berau Gamalis hadir langsung sebagai pembina kegiatan. Kehadirannya sekaligus menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai bagian dari pembinaan aparatur, bukan sekadar pemeriksaan administratif.
Kepala Badan Kesbangpol Berau, Salim, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah daerah yang diarahkan untuk memastikan aparatur pemerintahan memiliki lingkungan kerja yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada aparatur kampung. Upaya serupa juga perlu diperkuat pada berbagai unsur pemerintahan dan sektor lain sebagai bagian dari gerakan bersama dalam mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba.
“Pemerintah ingin memastikan aparatur di Kabupaten Berau berada dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Aparatur yang sehat akan mendukung kampung yang kuat dan pelayanan masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.
Persoalan narkotika dinilai tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah kesehatan individu. Jika penyalahgunaan terjadi di lingkungan pemerintahan, dampaknya dapat merembet pada kualitas pelayanan publik, kedisiplinan, produktivitas serta kepercayaan masyarakat terhadap aparatur yang menjalankan tugas pemerintahan.
Kondisi tersebut membuat pemeriksaan urine memiliki fungsi lebih luas. Selain mengetahui kemungkinan penyalahgunaan sejak awal, kegiatan tersebut menjadi instrumen pencegahan sekaligus penguatan komitmen aparatur agar tidak terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkotika.
Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan, tes urine tidak boleh dipahami sebatas kegiatan pemeriksaan untuk memenuhi kewajiban program pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan deteksi dini untuk menjaga lingkungan pemerintahan tetap sehat.
Gamalis juga mengingatkan bahwa aparatur merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan berbagai pelayanan pemerintahan. Karena itu, perilaku dan integritas aparatur akan turut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan sikap profesional, disiplin dan berintegritas. Karena itu, lingkungan pemerintahan harus kita jaga agar tidak terpapar penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.
Ia menilai persoalan narkoba memiliki dampak berantai. Penyalahgunaan zat terlarang tidak hanya berisiko terhadap kondisi fisik dan produktivitas seseorang, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan keluarga serta memengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya.
Karena itu, aparatur pemerintah diminta tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Posisi aparatur yang menjadi representasi pemerintah di tingkat kampung dinilai strategis untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika.
Gamalis juga meminta pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan menjunjung prinsip objektivitas dan perlindungan terhadap peserta. Menurutnya, proses pemeriksaan harus berlangsung secara transparan sesuai ketentuan, tetapi tetap menghormati kerahasiaan dan hak privasi setiap aparatur yang menjalani tes.
“Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan sesuai aturan. Di sisi lain, hak privasi peserta juga harus tetap dijaga. Ini penting agar kegiatan pencegahan berjalan dengan benar dan tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Pemkab Berau, lanjut Gamalis, akan terus mendorong terbentuknya lingkungan pemerintahan yang sehat sebagai salah satu fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, birokrasi yang bersih dari penyalahgunaan narkotika akan memperkuat produktivitas aparatur sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah berharap pencegahan narkoba dapat dilakukan lebih dini dan tidak menunggu munculnya persoalan di lingkungan pemerintahan. Program Kampung Bersinar juga diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan urine, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan aparatur, masyarakat, keluarga dan berbagai unsur terkait.
“Pemerintah daerah akan terus mendukung terciptanya lingkungan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang sehat. Ini menjadi salah satu dasar penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” pungkas Gamalis. (NH/Bin)
