TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Berau ke-73 dan Kota Tanjung Redeb ke-216, Senin (14/9/2026) di Gedung DPRD Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi daerah.
Di tengah seremonial hari jadi tersebut, jajaran eksekutif dan legislatif berfokus menyikapi serangkaian tantangan krusial, mulai dari ancaman krisis lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyesuaian efisiensi anggaran, hingga penanganan arus informasi di media sosial.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan bahwa peringatan anniversary daerah tahun ini berlangsung di tengah situasi prihatin akibat musim kemarau panjang dampak fenomena El Niño. Kondisi ekstrem tersebut sempat memicu lonjakan drastis titik panas (hotspot) hingga mencapai 779 titik pada akhir Agustus 2026 dan menempatkan Berau di posisi tertinggi se-Kalimantan Timur.
“Namun, berkat kerja keras tim gabungan BPBD, Damkar, TNI, Polri, Manggala Agni, serta bantuan hujan dan operasi modifikasi cuaca (OMC), jumlah titik panas berhasil ditekan hingga tersisa 50 titik pada pertengahan September 2026,” ungkap Beliau.
Demi melindungi kesehatan warga dari paparan asap pekat tambah Sri Juniarsih, Pemkab Berau mengambil langkah perlindungan dengan memberlakukan kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi para pelajar serta membagikan imbauan penggunaan masker bagi masyarakat saat beraktifitas keluar rumah.
“Menyikapi karhutla, upaya pemadaman dan pemantauan di lapangan terus kita lakukan bersama tim gabungan. Kita tidak hanya melestarikan hutan, tetapi juga menjaga kualitas udara, kesehatan warga, serta masa depan anak-anak kita. Ini adalah momen untuk saling bergandeng tangan dan menjaga Bumi Batiwakkal bersama,” ujar Orang nomor satu di Berau itu.
Di samping krisis ekologi, persoalan penyesuaian fiskal daerah turut menjadi perhatian serius dalam rapat paripurna tersebut. Bupati Sri Juniarsih menjelaskan bahwa pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) berdampak pada penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rp 320 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp145 miliar pada tahun 2026.
“Meskipun diterpa badai efisiensi anggaran, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta mendorong diversifikasi ekonomi non-tambang seperti pariwisata dan ekspor komoditas kakao unggulan ke pasar internasional,“ imbuhnya lagi.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta.
“Saya berharap penguatan peran dan sinergi Satgas bencana, pengerahan bantuan armada dan CSR dari perusahaan, hingga penyediaan pasokan air bersih serta logistik. Kami juga berharap dan meminta warga untuk menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar guna mencegah meluasnya titik api, “ tegas Dedy.
Menanggapi keterbatasan anggaran tersebut, Petinggi di legeslatif Berau itu, mengimbau agar efisiensi tidak mereduksi kualitas pelayanan publik maupun membatasi pembangunan daerah. Menurutnya, pemangkasan anggaran harus menjadi pemacu evaluasi kinerja bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap fokus merealisasikan target program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tak kalah penting, Ketua DPRD juga menyoroti derasnya pergerakan opini publik di ruang digital yang sangat rentan disusupi kabar bohong (hoaks) dan provokasi. Ia mengingatkan para pejabat publik agar tetap tenang, bijak menyaring kritik yang membangun, serta selalu mengedepankan proses tabayyun (konfirmasi) sebelum mengambil tindakan.
“Melalui peringatan momentum bersejarah ini, Pemkab Berau bersama DPRD menyepakati komitmen bersama untuk merawat persatuan antar-suku dan agama, memelihara kondusivitas daerah, serta melangkah bersama mewujudkan Kabupaten Berau yang maju, unggul, dan Sejahtera, meskipun ditengah badai efisiensi anggaran,“ pungkasnya. (NH/Bintang).
