TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sutami, menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi kebersihan lingkungan di Bumi Batiwakkal yang dinilai masih jauh dari standar sanitasi ideal. Hal itu ia ungkapkan saat ditemui di Kantor DPRD Berau, jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini.
Menurut Sutami, pertumbuhan jumlah penduduk Berau yang semakin pesat tidak diikuti oleh sistem pengelolaan limbah yang memadai. Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah aktivitas rumah tangga, usaha kuliner, hingga kawasan pemukiman harus dibarengi dengan mekanisme pembuangan limbah yang terkontrol dan sesuai prosedur sanitasi.
“Ketika limbah dari berbagai sumber langsung dilepas ke lingkungan tanpa proses penyaringan dan penanganan yang benar, risiko pencemaran semakin besar. Dampaknya bukan hanya pada kualitas lingkungan, tapi langsung menyentuh kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam pengawasannya, ia menemukan masih ada sejumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak berfungsi optimal, bahkan ada yang tidak mengikuti pedoman teknis. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu pemicu utama mengapa persoalan sampah dan limbah terus berulang di beberapa titik wilayah Berau.
Karena itu ia menekankan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memegang peran sentral dalam mengawasi setiap pembuangan limbah. Sutami mendesak agar inspeksi rutin dilakukan lebih ketat, termasuk penerapan evaluasi berkala kepada pelaku usaha dan penyedia layanan yang menghasilkan limbah.
“Jika pengawasan tidak rutin, maka akan selalu ada pihak yang memilih jalan pintas dengan membuang limbah seenaknya. Itu yang paling berbahaya,” tegas Legislator Partai Gerindra tersebut.
Sutami menyebut bahwa pola hidup masyarakat juga turut memengaruhi kondisi sanitasi daerah. Banyaknya sampah domestik yang dibuang sembarangan, terutama di wilayah padat penduduk, membuat beberapa area menjadi rentan menjadi titik penyebaran penyakit. Ia menilai, kondisi ini tidak dapat dibiarkan karena berpotensi memicu wabah, terutama di musim penghujan.
“Standar sanitasi bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga perilaku masyarakat. Namun pemerintah tetap wajib memastikan sarana pengolahan limbah dan kebersihan berjalan baik, agar risiko penyakit bisa ditekan,” jelasnya.
Untuk mencegah semakin memburuknya kualitas lingkungan, Sutami mendesak Pemerintah daerah memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memperbaiki sistem manajemen limbah. Mulai dari pemeriksaan IPAL, penataan titik pembuangan sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar.
“Dalam hal limbah ini kami meminta terhadap DLHK perlu lakukan tindakan cepat agar kota kita tercinta ini tidak terjebak dalam krisis kebersihan yang berkepanjangan. Jika sanitasi tidak dibenahi sekarang, dampaknya akan jauh lebih berat bagi kesehatan masyarakat. Kita harus memastikan kota ini tetap bersih dan layak huni,” pungkasnya. (ADV/NH/BIN)
