TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan koordinasi dan memastikan seluruh data program yang diajukan telah diperbarui sebelum pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari perbedaan informasi yang berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, di ruang rapat Komisi II Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb beberapa waktu lalu.
“Ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah dan DPRD masih kerap ditemukan dalam pembahasan anggaran. Kondisi tersebut membuat sejumlah usulan program sulit diproses karena dokumen pendukung belum sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah DPRD menerima berbagai masukan dari sejumlah OPD yang mengaku menghadapi keterbatasan anggaran operasional. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) serta operasional armada kapal yang digunakan untuk menunjang pelayanan.
“Komunikasi harus dibangun lebih terbuka. Jangan sampai ketika anggaran dibahas, data maupun dokumen pendukung belum siap sehingga justru menghambat proses pembahasan,” ujar Gideon lagi.
Karena itu, Komisi II meminta seluruh OPD mitra kerja segera melengkapi administrasi dan menyampaikan pembaruan data beserta kajian program sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran berikutnya. Ia menegaskan, data yang akurat menjadi dasar penting agar setiap kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan. (NH/BIN)
