TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Kondisi fiskal Kabupaten Berau yang belum stabil menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi sejumlah kewajiban belanja, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa hak pegawai tetap harus dibayarkan meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan keuangan.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai pembukaan pelaksanaan tes urine di Kantor Kecamatan Sambaliung, beberapa waktu lalu. “Gaji pegawai merupakan belanja wajib yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari jalan agar kewajiban tersebut tetap terpenuhi,” ungkapnya.
Namun tambah Gamalis, kondisi keuangan saat ini menuntut pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat karena terdapat sejumlah kebutuhan lain yang juga harus diselesaikan. Selain belanja pegawai, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, serta tagihan kepada pihak ketiga, termasuk kontraktor.
“Berbagai kewajiban tersebut harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu pengaturan teknis pembayaran dan penentuan skema penyelesaian akan menjadi ranah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” katanya lagi.
Mengapa Instansi tersebut, karena dinilai lebih memahami kondisi kas daerah serta kemampuan anggaran untuk menentukan langkah yang dapat ditempuh. Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak pegawai. Pemerintah daerah tetap harus mengupayakan penyelesaian pembayaran, sembari menyeimbangkan kebutuhan belanja wajib lainnya dan kewajiban kepada pihak ketiga. (NH/Bintang)
