TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Pekatnya tutupan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di wilayah Kabupaten Berau kini memicu kecemasan publik. Upaya pemadaman di darat maupun rekayasa cuaca yang selama ini diandalkan dinilai belum mampu menaklukkan kobaran api di titik-titik krisis, sehingga pemerintah daerah mendesak adanya dukungan armada pengebom air (water bombing) dari pemerintah pusat. Kondisi darurat tersebut disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat memberikan keterangan di Aula Paraduta Kodim 0902/Bru, Tanjung Redeb, Selasa (1/9/2026).
“Ancaman kabut asap yang kian menebal tidak hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas warga, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat secara luas jika titik-titik api utama tidak segera dipadamkan secara total, “tegas Wabup.
Menurutnya, penanganan karhutla di Berau menghadapi kendala geografis yang amat berat. Banyak lokasi kebakaran berada di kawasan pelosok yang sukar ditembus oleh tim Satgas Darat. Situasi ini mempertegas bahwa ketergantungan pada strategi modifikasi cuaca semata tidaklah cukup, mengingat pembentukan awan hujan kerap terbatas oleh faktor cuaca ekstrem.
“Proses pengajuan bantuan untuk pemadaman udara atau water bombing saat ini sedang bergulir di tingkat pusat. Kami terus mengawal perkembangannya agar permohonan tersebut dapat direalisasikan dalam waktu singkat,” imbuh Gamalis.
Eskalasi konflik ekologis ini semakin mendesak setelah jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama unsur pimpinan TNI dan Polri turun langsung melakukan peninjauan ke titik-titik rawan karhutla di Berau. Kunjungan lintas instansi tersebut dipandang sebagai momentum krusial bagi Pemkab Berau untuk memperlihatkan kondisi riil di lapangan yang memerlukan intervensi darurat dari Jakarta.
Gamalis menegaskan, kehadiran perwakilan kementerian dan aparat keamanan nasional ke Bumi Batiwakkal memberikan secercah harapan bagi percepatan pencairan bantuan logistik maupun armada udara. Tanpa adanya armada helikopter pengebom air, pemadaman di area hutan lebat akan memakan waktu jauh lebih lama dan berisiko memperluas dampak bencana asap ke wilayah tetangga.
“Kami sangat berharap kedatangan jajaran KLHK serta petinggi TNI-Polri ke daerah kita menjadi sinyal positif. Semoga seluruh kebutuhan sarana pemadaman udara yang telah kami usulkan dapat segera dijawab dan dipenuhi oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Pemkab Berau bersama jajaran terkait menyatakan akan terus bersiaga penuh sembari menunggu kepastian pengerahan armada water bombing. Langkah cepat dari pemerintah pusat sangat dinantikan agar bencana krisis udara bersih ini tidak berlarut-larut serta tidak mematikan roda perekonomian dan kesejahteraan warga Kabupaten Berau. (NH/BN).
