Soal Kuota BBM, Pertamina Sebut Bukan Penentu
TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menyusul gangguan distribusi yang sempat memicu kelangkaan BBM di wilayah tersebut.
Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Gayuh Mustiko Jati, mengatakan Pertamina berupaya memastikan pasokan BBM tetap dapat diterima masyarakat, termasuk dengan menyiapkan jalur alternatif apabila terjadi kendala dalam distribusi.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Berau yang digelar di Kantor DPRD Berau, Senin (7/9/2026).
Menurut Gayuh, salah satu tantangan dalam distribusi BBM menuju Berau berkaitan dengan jalur perairan yang menjadi bagian dari rantai pasokan.
“Fokus dari Pertamina memastikan BBM kita bisa sampai ke masyarakat,” kata Gayuh.
Untuk mengantisipasi gangguan distribusi, Pertamina tidak hanya mengandalkan satu sumber pasokan. Sebelumnya, penyaluran juga dilakukan dari Samarinda. Namun, faktor jarak menjadi salah satu kendala sehingga Pertamina menyiapkan alternatif pasokan dari Tarakan.
“Kalau ada kendala, kami sudah memetakan dari wilayah mana pasokan dapat diberikan, termasuk dari Samarinda dan juga Tarakan,” ujarnya.
Gayuh menjelaskan, pasokan dari Tarakan juga menggunakan jalur laut dengan jenis kapal yang disesuaikan sehingga diharapkan dapat mendukung optimalisasi distribusi BBM ke Berau.
Sementara itu, untuk menambah ketersediaan stok, kapal dari Balikpapan dijadwalkan tiba dan melakukan pembongkaran pada Senin malam. Pasokan tersebut kemudian akan kembali ditambah melalui kedatangan kapal berikutnya.
“Artinya, Pertamina selalu memastikan bahwa kita melakukan penyaluran. Kalau ada kendala-kendala di lapangan, sesuatu yang juga sama-sama tidak kita harapkan, tetapi kalau terjadi pasti akan kami optimalkan,” katanya.
Dalam RDP tersebut, persoalan kuota BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Terlebih, terdapat usulan kebutuhan kuota yang lebih besar dibandingkan realisasi yang ditetapkan.
Gayuh menegaskan, penentuan dan persetujuan kuota BBM bersubsidi bukan merupakan kewenangan Pertamina. Dalam hal ini, Pertamina berada pada posisi sebagai operator, sedangkan regulator memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan dan kuota.
“Kewenangannya ada di pemerintah daerah dan persetujuannya juga bukan di Pertamina,” jelasnya.
Meski demikian, Pertamina tetap membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan BBM di Berau. Masukan terkait kebutuhan di lapangan nantinya dapat menjadi bagian dari proses pengusulan kuota.
“Kami dalam kapasitas berkoordinasi dengan yang ada di daerah untuk memetakan. Kalau ada kebutuhan, masukan, dan hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, teman-teman yang ada di wilayah pasti akan berkoordinasi untuk pengusulannya,” ungkap Gayuh.
Ia menambahkan, Pertamina pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
“Tujuannya adalah untuk masyarakat,” pungkasnya. (Azs/tim)
