TANJUNG REDEB, swaraberau.com – Anjloknya proyeksi anggaran tahun 2026 yang bersumber dari Dana Transfer pusat ke daerah tentunya berdampak besar terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menjelaskan, jika saat ini kepala daerah se Indonesia bakal membahasanya dengan kementrian keuangan pusat. Hal itu ditegaskan oleh Bupati saat menghadiri kegiatan di Hotel Mercure, beberapa waktu lalu.
Dalam penjelasanya, Bupati menjelaskan jika estimasi pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah hingga mencapai 70 persen lebih yang berdampak besar terhadap kemampuan keuangan Kabupaten Berau. Bahkan menurut Sri Juniarsih, tahun 2026 nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diperkirakan hanya memiliki APBD sebesar Rp 2,6 triliun, dengan belanja pegawai mencapai Rp 1,3 triliun untuk sekitar 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sisanya untuk Pembangunan atau belanja lainya.
“Dengan kondisi APBD yang hanya separuhnya tersisa setelah belanja pegawai, ini tentu menjadi permasalahan yang perlu segera kita komunikasikan ke tingkat pusat. Sebab dengan anggaran yang menurun sampai 70 persen bukan hal yang mudah bagi daerah untuk tetap mencapai target, ”ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran terjadi karena adanya kebijakan pembagian sumber daya alam (SDA) kepada daerah yang tidak memiliki potensi SDA. Meski memahami kebijakan tersebut, Bupati berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang mekanisme pembagiannya, agar tidak terlalu membebani daerah penghasil seperti Berau.
“Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur, serta kementerian terkait, untuk membahas persoalan ini. Harapannya, kebijakan tersebut bisa dipertimbangkan kembali agar tidak terlalu menekan daerah penghasil,” tambahnya.
Sri Juniarsih menegaskan pentingnya komunikasi sejak dini dengan pemerintah pusat agar penyesuaian anggaran tidak sampai memangkas hingga separuh kemampuan keuangan daerah. Ia juga memastikan bahwa Pemkab Berau akan terus berupaya menjaga kestabilan fiskal sambil memperjuangkan kesejahteraan ASN dan pelayanan publik.
“Angkanya memang belum final, tapi kalau tidak kita komunikasikan dari awal, ini bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Kami berupaya semaksimal mungkin agar tidak sampai separuh,” tegasnya. (NH/Bin).
