TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti kondisi infrastruktur jalan lingkungan dan drainase di sejumlah gang wilayah perkotaan Tanjung Redeb yang dinilai belum tertata secara merata. Hal itu disampaikannya dalam wawancara beberapa waktu lalu, sebagai bentuk respons atas keluhan masyarakat terkait akses jalan dan saluran air yang belum memadai.
Menurut Dedy, masih ditemukan gang-gang di kawasan padat penduduk yang belum mendapatkan pengerasan ataupun pengaspalan. Selain itu, sebagian wilayah juga belum dilengkapi sistem drainase yang berfungsi optimal. Dampaknya, setiap kali curah hujan meningkat, genangan air sulit terhindarkan dan berpotensi mempercepat kerusakan jalan sekaligus mengancam keselamatan warga,
Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan teknis yang berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Berau. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perbedaan kewenangan tidak boleh menjadi alasan terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Ini bukan hanya soal tampilan lingkungan. Kalau jalan rusak dan drainase tidak berfungsi, risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan juga meningkat. Pemerintah harus melihat ini sebagai kebutuhan dasar Masyarakat,” ujarnya.
Dedy menilai perbaikan fasilitas gang tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus melalui pemetaan kebutuhan berbasis data lapangan. Tanpa perencanaan yang terstruktur, kesenjangan antar-kelurahan akan terus terjadi dan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Konflik yang disorotnya terletak pada ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur perkotaan. Di satu sisi, wajah kota terus dipercantik di ruas jalan utama, namun di sisi lain, akses lingkungan di dalam gang masih tertinggal. Padahal, sebagian besar warga bermukim di kawasan tersebut dan bergantung pada akses harian yang layak untuk beraktivitas,
Ia menekankan pentingnya memasukkan program peningkatan jalan lingkungan dan normalisasi drainase sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran mendatang, khususnya di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi. Menurutnya, pembenahan bertahap harus segera direalisasikan agar tidak lagi menjadi keluhan berulang setiap musim hujan.
“Legislatif akan mengawal penganggaran dan memastikan program ini berjalan bertahap. Harapannya, seluruh warga, termasuk yang tinggal di dalam gang, bisa menikmati jalan yang layak dan saluran air yang berfungsi baik,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPRD Bumi Batiwakkal, Dedy berharap Pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ia menilai, penataan infrastruktur lingkungan bukan hanya upaya menjaga penampilan kota, tetapi juga langkah preventif mencegah potensi musibah akibat jalan rusak dan drainase yang tidak tertangani. (Advetorial/NH/Bin)
