TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Menurut Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih Mas, setelah menghadiri membuka Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Tahun 2026 sekaligus Paparan Draft Final Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Berau, Rabu (12/8/2026), Pemerintah daerah harus semaki serius dalam pengembangan sektor pariwisata.
Kenapa demikian, karena melalui rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan arah pembangunan pariwisata Berau, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2025–2029. Sehingganya, Pemerintah daerah terus memperkuat arah pembangunan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan tersebut.
“Jadi, pengembangan pariwisata ke depan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung masyarakat serta kelestarian alam dan budaya tetap terjaga,” jelas Beliau.
Masih menurut Bupati, pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara serius, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah untuk semakin kreatif dalam mengembangkan sumber pendapatan daerah.
“Bumi Batiwakkal saat ini sedang bertransisi dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata, yang kita harapkan mampu menopang ekonomi masyarakat, berbasis potensi sumber daya alam (SDA) yang kita miliki,” ujar Sri Juniarsih.
Berau memiliki kekayaan alam dan budaya yang menjadi modal besar dalam pengembangan pariwisata. Mulai dari Kepulauan Derawan, Maratua dan Kakaban, Labuan Cermin, kawasan karst Merabu, perkebunan cokelat di Kelay, hingga kekayaan sejarah dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu dirinya terus menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah wisatawan.
Namun tambahnya, ada hal lain perlu dipastikan yakni, setiap wisatawan yang datang dapat menikmati potensi alam Berau sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya.
“Bagaimana wisatawan datang, menikmati keindahan alam Berau, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita, dan pada saat yang sama alam dan budaya kita tetap terjaga,” kata Orang nomor satu di Berau itu.
Masih Bupati, juga mengingatkan bahwa tidak seluruh kawasan dapat dikembangkan secara masif. Pengembangan destinasi harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam menerima aktivitas wisata, termasuk melalui penerapan konsep carrying capacity atau daya dukung lingkungan serta pengaturan zonasi ekologis, terutama pada kawasan laut dan pesisir yang memiliki nilai konservasi tinggi.
“Jangan sampai karena ingin mengejar pertumbuhan pariwisata dalam jangka pendek, kita justru merusak aset wisata yang menjadi kekuatan kita dalam jangka panjang,” tegasnya.
Selain penguatan wisata bahari, Pemkab Berau juga mendorong pengembangan potensi wisata alam dan ekowisata pedalaman. Kawasan Karst Merabu dan Hutan Lindung Lesan, misalnya, dinilai memiliki kekayaan ekologis dan sejarah yang dapat menjadi bagian dari penguatan narasi pariwisata Berau bersama Geopark Sangkulirang-Mangkalihat.
“Kedepan Berau diharapkan tidak hanya dikenal melalui wisata kepulauan Derawan dan Maratua, tetapi juga memiliki daya tarik ekowisata pedalaman yang semakin kuat. Karena itu standar pelayanan kita harus naik kelas,” papar Beliau lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya penyelesaian revisi RIPPARDA Kabupaten Berau Tahun 2026. Dokumen tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan pariwisata daerah.
Setiap kebijakan yang ditetapkan, menurutnya, harus dapat diterjemahkan menjadi program, kegiatan, penganggaran dan kerja nyata. Ia juga mendorong agar tahapan akhir revisi RIPPARDA, termasuk proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan pendaftaran ke Propemperda, dapat diselesaikan pada tahun ini.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah turut mengambil peran dalam pembangunan pariwisata sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Sebab, pembangunan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi merupakan urusan bersama.
“Rakor hari ini harus menghasilkan komitmen yang konkret, pembagian peran yang jelas, dan langkah kerja yang dapat segera kita tindak lanjuti. Mari kita bangun pariwisata yang ekonominya tumbuh, lingkungannya terjaga, budayanya lestari, masyarakatnya sejahtera,” pungkas Petinggi di Bumi Batiwakkal terQsebut. (NH/BIN)
