TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Menurut Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, apabila suatu kampung dinilai mampu mengatur sistem pengelolaan secara mandiri, maka operasional dapat diserahkan langsung kepada Pemerintah kampung maupun kelompok masyarakat setempat.
“Kami menilai, pendekatan tersebut lebih efektif karena pengelola lokal dinilai lebih memahami kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah masing-masing,” ungkapnya dalam perbincangan beberapa waktu lalu.
Namun, beliau mengingatkan bahwa fleksibilitas tersebut tetap harus dibarengi dengan pengawasan dan kemampuan manajemen yang memadai agar kualitas air yang diterima warga tetap terjaga.
“Kalau memang di kampung masih memungkinkan dikelola langsung oleh Aparat setempat, tentu itu bisa lebih fleksibel. Tetapi tetap harus ada pengelolaan yang baik supaya pelayanan tidak bermasalah,” jelas Saipul.
Peranan pengelola air bersih tambahnya bukan sekadar mengalirkan air ke rumah warga. Ada biaya perawatan, pengolahan, listrik, dan distribusi yang harus ditanggung. Kalau tidak dihitung dengan benar, pengelolaan bisa kolaps. Dengan demikian, Saipul Rahman menyebut pola pengelolaan di kampung tetap dapat dilakukan secara fleksibel.
Lebih lanjut, dia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah daerah, pengelola kampung, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan layanan air bersih. Karena keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar sistem yang sudah dibangun tidak berhenti beroperasi akibat lemahnya pengawasan maupun minimnya rasa memiliki terhadap fasilitas yang ada.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa kualitas air yang tersalurkan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Layanan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar warga, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Tujuan utamanya tetap bagaimana masyarakat mendapatkan air bersih yang layak dan kualitasnya terjaga. Karena itu, pengelolaan tidak bisa dianggap sederhana,” pungkasnya. (Bin)
