TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih perlu pembenahan. Beliau mengingatkan agar penyedia layanan tidak lebih mengutamakan keuntungan usaha dibandingkan pemenuhan gizi dan kelayakan makanan bagi para pelajar.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat revisi Surat Keputusan (SK) Bupati Berau tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG sekaligus perencanaan inspeksi terhadap 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah, Jl APT Pranoto, Tanjung Redeb, Rabu (4/11/2026).
“Sejauh ini berdasarkan evaluasi kami, masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyajian makanan, mulai dari variasi menu, kualitas bahan pangan hingga kebersihan pengolahan. Karena itu kami menilai, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak berisiko tidak mencapai sasaran apabila pengawasan hanya berfokus pada distribusi makanan,” ungkap Bupati.
Oleh sebab itu, dirinya meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, memiliki kualitas rasa yang baik, serta diolah dengan standar kebersihan yang ketat.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi kegiatan bisnis. Kita sedang berupaya memperbaiki gizi dan menyiapkan generasi bangsa. Jadi, makanan yang diberikan harus benar-benar layak dan berkualitas,” tegas Sri Juniarsih.
Selain menu, beliau juga meminta evaluasi penggunaan ompreng yang membutuhkan biaya besar serta proses pencucian dengan standar khusus. Pemanfaatan piring melamin berkualitas dapat menjadi alternatif, selama memenuhi ketentuan keamanan pangan. Ia juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal, khususnya hasil perikanan Berau, untuk menghasilkan menu bergizi dengan harga lebih terjangkau.
“Kami tekankan lagi, dalam inspeksi mendatang, pemerintah akan memeriksa legalitas, penanggung jawab operasional, kompetensi juru masak, keterlibatan ahli gizi, sanitasi, sumber air bersih hingga fasilitas penyimpanan bahan makanan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kelalaian yang berpotensi mengganggu kesehatan para pelajar daerah kita,” ujar Bupati lagi.
Sejauh ini tambah beliau, kalua mengacu pada hasil rapat terdapat 14 SPPG yang menjadi perhatian pemerintah daerah, dengan empat di antaranya belum beroperasi. Sementara dua fasilitas milik Pemkab Berau berada di kawasan Limunjan dan Korpri. Revisi SK Satgas dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG.
Sri Juniarsih meminta Dinas Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan seluruh penyedia memenuhi standar. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pengawasan.
“Perlu kami ingatkan, keberhasilan program MBG bukan sekadar memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, melainkan menjamin kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan yang mereka konsumsi,” papar Petinggi Bumi Batiwakkal tersebut. (NH/Bintang)
