TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Anggota DPRD Berau, Thamrin, meminta Pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya yang dinilai belum berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Ia menilai evaluasi ini penting agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, program yang tidak sesuai dengan standar sebaiknya dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan, sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran yang sia-sia. Hal itu ia tegaskan, agar tujuan utama dari program SPPG untuk meningkatkan kualitas gizi Masyarakat terealisasi maksimal, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kalau belum sesuai SOP, lebih baik disuspend dulu. Jangan menambah program baru kalau yang lama masih bermasalah. Program ini tujuannya baik, tetapi kalau tidak sesuai standar, justru tidak memberikan manfaat yang maksimal,” katanya saat di wawancarai di kantornya jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (13/4/2026).
Thamrin juga menyoroti bahwa masih terdapat pelaksanaan program di lapangan yang belum memenuhi standar, baik dari sisi kualitas maupun mekanisme distribusi. Ia mengingatkan agar Pemerintah melalui Instansi terkait tidak terburu-buru dalam memperluas program, sebelum memastikan bahwa program yang sudah berjalan benar-benar optimal dan sesuai dengan SOP.
“Kalau pelaksanaannya tidak sesuai, maka tujuan program tidak akan tercapai. Ini yang harus segera dibenahi. Langkah evaluasi juga harus disertai dengan pengawasan yang lebih ketat, agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan harus diperkuat agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari ketentuan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi, sehingga perbaikan yang dilakukan dapat berjalan lebih komprehensif.
“Koordinasi itu penting, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan tidak menimbulkan masalah baru. Melalui evaluasi, mudah mudahan program SPPG ke depan dapat berjalan lebih baik dengan perbaikan yang dilakukan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan gizi. Kita ingin program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekadar berjalan,” pungkasnya. (ADV/NH/AZS)
