TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Subroto, mendorong Pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terkait distribusi tenaga Kesehatan (nakes), guna pemenuhan hak-hak dasar mereka.
“Persoalan layanan kesehatan di sejumlah wilayah kampung di Berau, khususnya yang jauh dari pusat kota, tidak semata terkait jumlah tenaga medis. Penilaian kami, nakes sudah relatif mencukupi, tetapi penempatannya tidak proporsional,” ungkapnya saat di wawancarai di kantornya jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (13/4/2026).
Ketimpangan distribusi tambahya, kalau tidak segera disikapi berdampak langsung pada kualitas pelayanan, terutama di puskesmas yang berada di perkampunga. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah nakes yang belum menerima haknya secara penuh, termasuk gaji dan tunjangan. Kondisi itu dinilai sangat mempengaruhi profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas.
“Kalau hak mereka belum diberikan, bagaimana mungkin kita berharap pelayanan berjalan maksimal. Ini bukan hal kecil. Kita bicara soal orang yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa,” tegas Subroto.
Ia menambahkan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada masyarakat. Ketika nakes di daerah terpencil tidak mendapatkan dukungan memadai, maka fasilitas kesehatan otomatis mengalami penurunan kinerja. Beberapa puskesmas bahkan terpaksa membatasi layanan karena kurangnya tenaga medis yang mau bertahan di lokasi dengan kondisi tidak ideal.
Subroto menilai pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh mekanisme distribusi nakes. Ia meminta Dinas Kesehatan melakukan pemetaan kebutuhan secara akurat dan memperbaiki alur administrasi agar penugasan menjadi lebih adil dan tepat sasaran.
“Kita butuh langkah konkret, bukan sekadar janji. Penempatan harus sesuai kebutuhan lapangan. Jangan sampai ada wilayah yang berlebih tenaga kesehatan, sementara daerah lain kekurangan,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian hak-hak nakes. Hak finansial yang tertunda menurutnya merupakan bentuk kelalaian yang bisa merusak kepercayaan para nakes terhadap sistem pelayanan di Berau.
“Kalau hak mereka dipenuhi dan penempatan diperbaiki, saya yakin pelayanan kesehatan akan meningkat signifikan. Mereka hanya butuh kepastian dan penghargaan yang layak,” lanjutnya.
DPRD Berau, kata Subroto, akan mendorong pembahasan khusus dengan Dinas Kesehatan untuk mengurai akar masalah secara rinci. Ia menilai evaluasi komprehensif adalah satu-satunya jalan agar layanan kesehatan di Berau tidak terus terpukul akibat ketimpangan distribusi maupun ketidakjelasan hak nakes.
“Ini harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di wilayah terpencil terus mendapat layanan terbatas hanya karena persoalan administrasi dan distribusi yang tidak tertata,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja dengan kondisi yang aman, jelas, dan memiliki kepastian hak. Menurutnya, pembenahan ini penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Berau.
“Harapan saya, evaluasi ini menjadi titik awal perbaikan menyeluruh. Tenaga kesehatan harus didukung penuh, dan masyarakat berhak mendapat pelayanan yang layak tanpa terkecuali,” tutup Subroto. (ADV/NH/AZS)
