TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Persoalan masyarakat banyak ragamnya, keaktifan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merespons dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat dan menyelesaikan permasalahan secara nyata sangat di perlukan. Sebab sejauh ini, masyarakat belum merasa terayomi dengan respons Pemerintah daerah melalui Instansinya.
Mengungkapkan hal itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, M Ichsan Rafi dalam kegiatan di Pendopo Kecamatan Tanjung Redeb, Jl Pulau Sambit, beberapa waktu lalu.
“Kami utarakan hal ini karena menerima sejumlah masukan dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Lurah yang menunjukkan bahwa laporan warga lambat di respon. Salah satu contoh, yang terjadi di wilayah Kelurahan Gayam terkait insiden kebakaran yang disebut terjadi hingga enam kali dalam sebulan. Kondisi tersebut hanya disikapi dengan rapat atau laporan administratif semata,” ungkapnya.
Kebiasaan seperti ini tambahnya, apabila terus di biarkan maka akan merusak kepercayaan Masyarakat akan kinerja OPD terkait. Seyogyanya, setiap permasalahan yang muncul di Masyarakat, Instansi teknis harus hadir langsung untuk mengidentifikasi akar masalah, apakah berkaitan dengan faktor teknis seperti instalasi kompor, kelistrikan, atau minimnya edukasi keselamatan di luar kasus telah di tangani Aparat Berwajib.
“Ke depan harap OPD terkait turunlah lihat ada apa masalahnya, kasih sosialisasi ke sana. Masyarakat perlu itu, jangan hanya menunggu laporan,” kata Dewan asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
Masih Ichsan, juga mengkritisi pola pendekatan yang dinilai kurang substantif. Ia menekankan bahwa sosialisasi tidak boleh sekadar formalitas atau kunjungan seremonial, melainkan harus disertai edukasi teknis yang benar-benar dipahami masyarakat. Tanpa kehadiran langsung dan pendampingan yang tepat, potensi risiko kebakaran atau persoalan lain dikhawatirkan akan terus berulang.
Dirinya menilai konflik yang muncul mencerminkan adanya jarak antara kebijakan di tingkat OPD dengan realitas di lapangan. Jika Pemerintah hanya menunggu laporan tanpa verifikasi langsung, maka penanganan cenderung lambat dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Oleh Sebab itu saya berharap OPD lebih proaktif dan responsif dalam menangani isu-isu mendesak di masyarakat. Sekali lagi kami menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah di lapangan bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan setiap permasalahan dapat diidentifikasi secara akurat dan ditangani secara cepat serta tepat sasaran,” imbuh Dewan yang akrab di sapa Icang tersebut mengakhiri paparannya. (Advetorial/NH)
