Pemerintahan
Beranda / Pemerintahan / Tanpa Sistem Yang Terkoordinasi, TPS Sampah Perkotaan Akan Terus Menjadi Konflik

Tanpa Sistem Yang Terkoordinasi, TPS Sampah Perkotaan Akan Terus Menjadi Konflik

TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Sampai saat ini, permasalahan sampah masih menjadi momok yang terus berulang, sehingga jangankan diluar kota, didalam kota sendiri masih menyisakan PR berkepanjangan. Hal ini menurut DPRD Kabupaten Berau, selama pengelolaanya tidak berubah, tanpa sistem yang konsisten dan terkoordinasi, persoalan sampah akan terus menjadi konflik berulang yang merugikan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Kota Sanggam.

Padahal, sampah bukan hanya menjadi PR daerah, namun sudah masuk kedalam intruksi Pemerintah pusat (Pempus) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Seyogyanya sistem pengelolaan sampah dan optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Bumi Batiwakkal, khususnya di perkotaan di lakukan perbaikan.

Menurut anggota DPRD Berau, M Ichsan Rafi, keluhan sampah ini sampai sekarang masih belum menemukan jalan terang. Kalau pemerintah hanya menuntut kesadaran masyarakat, namun tidak dibarengi dengan perubahan perbaikan system dari pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan sulit untuk mewujudkan kota bersih.

“Kita benahi dulu dari masalah pengangkutan, sering kita lihat truk pengangkut sampah itu abai standar pelayananya, sehingga kadang sampah yang diangkut terbang dijalanan, jadi truk itu belum sampai ke pembuangan, sampahnya sudah berhamburan dan menimbulkan masalah sampah baru dijalanan,“ terang Ichsan Rafi.

Mekanisme E-Portal Pasar SAD Belum Diterima Pedagang, DPRD Minta Dibenahi

Kemudian pengelolaan sampah secara menyeluruh perlu sentuhan pembenahan imbuh politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut. “Jadi kalau kita terjemahkan arahan bapak Presiden Prabowo, artinya sistem kerja yang disiplin dan terukur di tingkat kabupaten hingga kelurahan sangat di perlukan,” paparnya lagi.

Sebab berdasarkan pantauannya di lapangan, masih adanya TPS di sejumlah kelurahan yang tidak beroperasi optimal, baik yang berstatus aktif maupun nonaktif. Kondisi ini berdampak pada penumpukan sampah di titik-titik tertentu serta munculnya keluhan warga terkait keterlambatan pengangkutan.

“Setiap TPS harus memiliki jadwal pengangkutan yang jelas dan dipublikasikan secara terbuka hingga tingkat RT. Selain itu, saya menekankan pentingnya layanan khusus untuk wilayah gang sempit dan jalan kecil melalui pengadaan motor sampah atau gerobak sampah agar tidak ada kawasan yang terabaikan,“ imbuh pelitikus yang akrab disapa Icang tersebut.

Icang kembali menekankan, jika ingin daerah tercinta ini bersih, maka harus kompak, mulai pengelolaan dan mekanisme sistem angkut truk dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), maupun mobil kecil dibawah naungan masyarakat di Tingkat RT. (Advetorial/NH).

Efisien Perawatan, Spesifikasi Keramik Trotoar Baru Sebaiknya Diganti Dengan Cor Beton