TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Berau, Selasa 31 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD dan diikuti unsur pimpinan serta anggota dewan, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, Gamalis menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ia menyebut, laporan tersebut juga menjadi tolok ukur pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021–2026.
“LKPJ ini tidak hanya sebagai laporan administratif, tetapi juga menjadi gambaran kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Berau pada tahun 2025 mencapai Rp5,07 triliun atau sekitar 94,57 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari total anggaran.
“Pengelolaan anggaran kita arahkan untuk menjawab berbagai persoalan strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gamalis memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen di tahun 2025. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,72 dan menempatkan Berau di posisi keempat di Kalimantan Timur.
Namun demikian, ia mengakui adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Berau tercatat sebesar 2,48 persen, jauh menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 7,28 persen.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk memperkuat sektor unggulan, mendorong investasi, serta mengoptimalkan belanja pemerintah agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa struktur ekonomi Berau masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 48,11 persen terhadap PDRB, meskipun sektor tersebut tengah mengalami kontraksi.
Di sisi lain, capaian di sektor pelayanan dasar juga menunjukkan tren positif. Pada bidang pendidikan, angka partisipasi kasar di seluruh jenjang telah melampaui 100 persen. Sementara di sektor kesehatan, angka kematian ibu berhasil ditekan menjadi dua kasus, bahkan angka kematian bayi tercatat nihil sepanjang tahun 2025.
“Ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas layanan dasar terus kita tingkatkan secara bertahap,” ungkapnya.
Untuk sektor infrastruktur, pemerintah daerah terus menggenjot pembangunan jalan, jaringan irigasi, serta penyediaan air bersih guna mendukung konektivitas wilayah dan ketahanan pangan.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian, salah satunya melalui penguatan UMKM dan koperasi. Hingga 2025, tercatat sebanyak 404 koperasi aktif di Berau, termasuk pengembangan program Koperasi Merah Putih di tingkat kampung.
Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan signifikan, dengan lebih dari 788 ribu wisatawan domestik dan sekitar 5 ribu wisatawan mancanegara yang datang ke Berau sepanjang 2025.
“Ini sejalan dengan upaya kita menjadikan Berau sebagai salah satu daerah penyangga pariwisata di kawasan Ibu Kota Nusantara,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Gamalis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
“Kami menyerahkan evaluasi LKPJ ini kepada DPRD. Harapannya, sinergi yang kuat dapat terus terjalin demi mewujudkan Berau yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*/Azs)
