TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat menuai perhatian dari Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di daerah.
Menurutnya, meskipun durasi kerja di hari Jumat relatif lebih singkat, kehadiran ASN di kantor tetap memiliki peran penting. Hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai layanan administrasi.
“Kalau kebijakan itu dianggap baik untuk ASN, silakan saja. Tapi jangan sampai pelayanan kepada masyarakat justru terabaikan,” kata Dewan asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut saat di wawancarai di kantornya jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa lalu (31/3/2026)
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya karena penerapan sistem kerja dari rumah. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor, meski hanya beberapa jam, tetap dibutuhkan agar masyarakat tidak kecewa.
“Walaupun setengah hari, pelayanan tetap harus ada. Minimal sampai jam 10.00 atau 11.00 wita, supaya masyarakat masih bisa dilayani secara langsung,” tambah Ketua DPRD, Dedy Okto.
Lanjutnya, ia juga menyoroti potensi terganggunya layanan administrasi penting, seperti pembuatan KTP maupun Kartu Keluarga. Karena tanpa kehadiran petugas di kantor secara langsung, masyarakat akan kesulitan mendapatkan kepastian layanan.
“Kalau semua WFH, masyarakat yang mau urus KTP atau KK ini bagaimana? Ini yang harus dipikirkan, jangan sampai mereka menunggu tanpa kepastian,” jelasnya lagi menambahkan.
Selain itu, Dedy mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kebijakan yang bisa memicu pola long weekend. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan efisiensi, bahkan berpotensi menurunkan kedisiplinan ASN.
“Kalau jatuhnya jadi long weekend, orang malah pergi liburan. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awalnya,” katanya.
Dari sisi efektivitas, ia menilai WFH di hari Jumat bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, waktu libur di akhir pekan sudah cukup untuk memberikan kesempatan istirahat bagi ASN.
“Menurut saya kurang efisien. ASN sudah punya Sabtu dan Minggu untuk libur. Jadi Jumat sebaiknya tetap dimaksimalkan untuk bekerja,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedy berharap Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Jangan sampai masyarakat dirugikan. Kalau terlalu banyak libur, nanti justru berdampak pada semangat kerja ASN itu sendiri,” pungkasnya. (ADV/NH/AZS)
