TANJUNG REDEB, Swaraberau.com – Berkepanjangannya persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Berau-Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ternyata memicu kerawanan social, karena masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan sering menjadi pihak yang terdampak langsung.
Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Subroto mengusulkan, untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan dan beraktifitas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membentuk pos gabungan di wilayah perbatasan.
“Saya menilai untuk pengamanan masyarakat kita, Lebih baik bikin pos gabungan di perbatasan Berau-Kutim. Dengan adanya pos, lebih mudah menindak atau melarang pihak yang masuk ke wilayah Berau tanpa hak. Kalau sudah masuk ke perut wilayah kita, itu tugas Aparat keamanan yang mengambil sikap,” jelas Subroto.
Ia menekankan bahwa ketiadaan pos keamanan membuat masyarakat tidak memiliki perlindungan maksimal, mengingat mereka tidak mungkin berhadapan langsung dengan pihak yang mencoba memasuki wilayah tersebut. Karena itu, kehadiran Aaparat di pos perbatasan diperlukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.
“Kalau tidak ada pos keamanan, masyarakat pasti tidak berani bertindak. Mereka perlu dukungan dari Aparat. Karena itu kami dorong pembentukan pos supaya penyelesaiannya lebih mudah dan kondusif di lapangan,” tuturnya lagi saat di wawancarai di Kantor Dewan jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini.
Subroto berharap langkah-langkah konkret dapat segera dilakukan oleh Pemerintah daerah bersama Aparat keamanan agar konflik tapal batas tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Kami ingin masalah ini cepat selesai. Jangan sampai masyarakat di perbatasan yang jadi korban ketidakpastian. Pemerintah harus hadir dan memastikan batas wilayah tetap dihormati, dengan terus memperhatikan keamanan masyarakat di sana” pungkasnya. (ADV/NHT/BIN)
